SERANG, teropongbanten.id – Guberur Banten, Wahidin Halim mengaku, penyerapan anggaran dalam triwulan pertama masih rendah. Hal ini terjadi lantaran Pemprov harus menyiapkan berbagai persyaratan dan administrasi untuk lelang kegiatan, melakukan rapat-rapat terbatas dan kegiatan penunjukan langsung (PL) yang masih belum banyak diserap oleh organisasi pemerintah daerah (OPD).
“Apalagi, saat ini Pemprov tengah menerapkan Simral, tentu ada kendala di sana-sini. Tetapi pengalaman saya selama jadi pegawai negeri ya memang siklus begini,” kata Wahidin usai melakukan konsultasi dengan DPRD Banten, Rabu 4 April 2018.
WH menyampaikan, dalam konsultasi banyak hal yang dibicarakan mulai dari Bank Banten, masalah aset, kesehatan, pendidikan dan prioritas-prioritas pembangunan. Semua itu merupakan masukan dari lima komisi yang ada di DPRD Banten.
“Ya, setidaknya setiap tiga bulan sekali kita saling berkomunikasi untuk menyinkron dan membangun persepsi yang sama dalam berbagai persoalan. Semua masukan menjadi bahan penting bagi Pemprov,” ujarnya.
Wahidin mengaku, saat ini penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada triwulan pertama tahun 2018 baru mencapai 12 persen lebih. Pada triwulan kedua, Wahidin berharap semua kegiatan lelang dan penunjukan langsung harus berjalan mulai dari penyiapan dokumen hingga pelaksanaannya.
“Jika target-target yang ditetapkan itu diperkirakan tidak akan tercapai, maka Pemprov Banten menerapkan optimasi, yaitu jika dinilai cukup 50 persen atau 70 persen. Kita baru tahu nanti dalam proses pelelangan tersebut,” ujarnya. (Dhe)
