Lamsel, teropongbanten.id – Menjelang konfrensi Provinsi (Konferprov) PWI Lampung, keluhan sejumlah pengurus PWI daerah mulai terdengar, salah satunya adanya sumbangan dana (upeti). Calon ketua PWI Lampung Juniardi memastikan kedepanya tidak ada upeti yang menjadi beban pengurus PWI daerah.
“Jika ada garisan tangan saya menjadi ketua PWI Lampung kedepan, maka saya pastikan tidak ada lagi budaya upeti di organisasi PWI, mari kita berdemokrasi yang baik,” kata Calon Ketua PWI Lampung, Juniardi, saat berkunjung menyerap aspiarasi pengurus PWI Kabupaten Lampung Selatan dan PWI Tulang Bawang Barat, Selasa (2/11/2021).
Hal itu dikatakan Juniardi juga untuk menanggapi keluhan Sekretaris PWI Lamsel, Sabda Fajar saat sesi tanya jawab usai penyampaian visi misi bakal calon Ketua PWI Juniardi, di sekretariat PWI Lamsel.
Sabda Fajar menyebut, PWI sukses menggelar Persiwo, akan tetapi dia dan rekan-rekan seprofesinya menilai tidak ada keterbukaan anggaran. Bahkan ia menyebut PWI Lamsel diminta sumbangan untuk kegiatan itu.
Menanggapi hal ini, Juniardi akan mengubah budaya dan melakukan intervensi dalam berorganisasi. Sebagai organisasi pers tertua di Indonesia PWI memiliki marwah yang diakui oleh publik.
Ia juga menyebut, PWI merupakan lembaga Publik yang dalam kegiatannya sebagian menggunakan anggaran pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan.
“Soal pungatan atau upeti apapun bentuknya tidak akan pernah terjadi lagi. Kita akan hilangkan kebiasaan itu, karena ini sangat membebankan daerah, marwah PWI harus dijaga,” ungkapnya.
Selain menyerap aspiarasi, mantan Ketua Komisi informasi Publik (KIP) Provinsi Lampung ini juga meminta restu dan dukungan dari seluruh anggota PWI Lamsel. Untuk itu, dirinya juga berjanji akan memperjuangkan aspirasi anggota PWI kabupaten dan kota agar PWI Lampung menjadi lebih baik.
“Ketika saya dikasih kepercayaan dengan rekan-rekan, amanah tersebut akan saya pertanggung jawabkan. Kita akan hilangkan kebiasaan buruk, seperti soal pembuatan atau perpanjang kartu PWI yang terhambat atau ditahan untuk kepentingan lainya. Mari kita berbenah bersama. Semua harus transparan, mulai dari daerah maupun provinsi,” kata mantan wartawan Lampost ini. (Lel)
