Serang, Teropongbanten.id, 12 November 2026 – Dosen dan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang (UNPAM) melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bertajuk “Edukasi Masyarakat tentang Pengelolaan Data Desil sebagai Dasar Penyaluran Bantuan Sosial”, Kamis (12/11/2026), pukul 13.00 WIB, bertempat di Balai Desa Panyirapan.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat, kader desa, dan perangkat pemerintahan desa mengenai pengelolaan data desil, mekanisme pemutakhiran data, serta kaitannya dengan kebijakan penyaluran bantuan sosial. Edukasi ini menjadi penting mengingat persoalan ketidaksesuaian data kesejahteraan masih kerap menimbulkan pertanyaan, kesalahpahaman, bahkan keluhan di tengah masyarakat.
Tim PKM Universitas Pamulang di Ketuai Efriza, Anggotanya terdiri atas: Aziz Reza Randisa dan Rochendi Suryadinata, selain dosen juga adanya mahasiswa Diky Setiawan, Ridzwan Adni Al-Farizi, dan Rifqi Adha Pratama.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Panyirapan, Muhidin, menyampaikan apresiasi atas kehadiran para dosen Universitas Pamulang yang telah datang langsung ke balai desa untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Muhidin, persoalan data desil merupakan isu penting yang perlu dipahami bersama, khususnya agar masyarakat tidak serta-merta menyalahkan perangkat desa ketika terjadi ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial.
Muhidin menegaskan bahwa perangkat desa pada prinsipnya telah berupaya memberikan arahan dan membantu masyarakat agar memperoleh status desil yang sesuai dengan kondisi serta kriteria program pemerintah. Namun, proses pendataan dan pemutakhiran tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah desa.
Persoalan tersebut juga disampaikan oleh Bude, selaku Kepala Kader Desa. Ia mengungkapkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai desil masih relatif lemah. Kondisi ini membuat kader desa menghadapi tantangan ketika memberikan penjelasan kepada warga, terutama saat muncul pertanyaan mengenai perbedaan kondisi ekonomi masyarakat dengan status desil yang tercatat dalam sistem data pemerintah.
Sementara itu, Yuni Widiastuti sebagai Perangkat Desa Panyirapan, yang selama ini bertugas sebagai Kepala Seksi Pelayanan, turut menyampaikan keluhan mengenai lamanya proses pemutakhiran data. Informasi perubahan yang telah disampaikan dari tingkat desa dan diteruskan kepada instansi terkait, termasuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagaimana disampaikan dalam forum, dinilai membutuhkan waktu cukup panjang. Bahkan, proses perubahan data dapat berlangsung hingga tiga sampai enam bulan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan bantuan sosial bukan semata-mata berkaitan dengan pendataan di tingkat desa, melainkan juga menyangkut koordinasi antarlembaga, mekanisme verifikasi, integrasi sistem informasi, serta kecepatan pemutakhiran data di tingkat pusat dan daerah.
Dalam materi edukasi, tim PKM menjelaskan bahwa desil merupakan posisi relatif kesejahteraan sosial ekonomi keluarga dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Desil membagi masyarakat ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan berbagai karakteristik, antara lain kondisi perumahan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, aset, dan komposisi keluarga.
Tim juga menekankan bahwa desil tidak sama dengan keputusan penerimaan bantuan sosial. Seseorang yang berada dalam kelompok desil tertentu tidak secara otomatis dijamin menerima atau kehilangan seluruh jenis bantuan sosial. Setiap program memiliki sasaran, persyaratan, kuota, periode, dan ketentuan masing-masing.
Materi kegiatan turut membahas pentingnya pemutakhiran DTSEN, perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga, serta mekanisme penyampaian koreksi data melalui jalur resmi. Masyarakat didorong untuk memastikan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), alamat, dan informasi kondisi keluarga agar proses verifikasi dapat berjalan lebih baik.
Selain itu, kader dan perangkat desa diharapkan dapat berperan sebagai edukator, melakukan deteksi dini terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi warga, serta membantu masyarakat memahami mekanisme usul dan sanggah. Peran pemerintah desa dalam proses ini adalah memfasilitasi perbaikan dan penyampaian data sesuai kewenangan, bukan menjanjikan bahwa setiap pengajuan akan berujung pada penerimaan bantuan.
Melalui kegiatan PKM ini, tim Universitas Pamulang menegaskan bahwa bantuan sosial yang tepat sasaran harus dimulai dari data yang akurat, proses pemutakhiran yang responsif, dan koordinasi antarlembaga yang efektif. Pemerintah desa tidak seharusnya menjadi satu-satunya pihak yang dipersalahkan ketika terjadi keterlambatan atau ketidaksesuaian data, sebab kualitas data sosial merupakan tanggung jawab tata kelola pemerintahan secara berjenjang.
Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti sebagai sosialisasi, tetapi menjadi langkah awal untuk memperkuat literasi data masyarakat, meningkatkan kapasitas kader desa, serta mendorong koordinasi yang lebih baik antara pemerintah desa dan instansi pengelola data. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial dapat terus diperkuat.(**)
Dosen Ilmu Pemerintahan UNPAM Gelar PKM Di Desa Panyirapan, Edukasi Masyarakat Tentang Pengelolaan Data Desil Untuk Bantuan Sosial Tepat Sasaran
