SERANG, teropongbanten.id – Gubernur Banten Wahidin Halim mengkritik kebijakan Kementerian Pendidikan terkait adanya zonasi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.
Menurut Wahidin, sistem ini tidak cocok diterapkan di Banten karena tidak mampu menciptakaan keadilan bagi masyarakat. Siswa yang miskin namun cerdas sulit menjangkau sekolah berkualitas lantaran faktor jarak sementara di lapangan masih ditemukan siswa dengan jarak dekat tidak terakomodir karena ketidakjelasan standar minimal yang ditetapkan.
“Kita yang tahu persis persoalan di daerah kita. Market kita ini masyarakat, pelayanan kita diperuntukkan untuk publik. Jangan jadikan pendidikan alat kepentingan, pangkas persoalan-persoalan yang menghambat. Jangan bikin putus asa orang yang punya nilai bagus, orang miskin yang mengejar prestasi itu harus kita akomodir,” kata Wahidin.
Gubernur meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten Al Muktabar dan para ahli pendidikan untuk merumuskan kembali hal-hal yang perlu dilakukan agar anak-anak yang tidak masuk dari hasil PPDB dapat terakomodir ke sekolah-sekolah yang layak.
Gubernur mengaku akan keras pada persoalan pendidikan karena menjadi salah satu pondasi pembangunan berkualitas. Untuk itu, ia juga menyatakan akan membangun sebanyak mungkin sekolah di tiap kecamatan agar seluruh masyarakat Banten dapat terlayani pendidikannya.
“Kalau perlu bikin sekolah nanti kepala sekolahnya gubernur dan wakil gubernur. Karena banyak orang pintar dari Banten sekolah di luar lantaran kurangnya fasilitas pendidikan di kita, saya tidak mau lagi seperti itu. Bila perlu kita jemput mereka untuk sekolah. Kita harus maju, jangan kalah dengan negara lain,”tegasnya. (Dhe)
